Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Gaji PPPK Paruh Waktu) semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pemerintah mulai memperluas rekrutmen untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Namun, di tengah tingginya minat masyarakat terhadap status ini, muncul pertanyaan yang cukup menarik: bagaimana dengan PPPK paruh waktu? Apakah ada, dan kalau ada, berapa gaji PPPK paruh waktu sebenarnya?
Untuk menjawab itu, mari kita bahas secara mendalam dan santai, tapi tetap dengan sudut pandang seorang yang memahami dunia kepegawaian dan kebijakan publik Indonesia.
Mengenal Status PPPK: Bukan PNS, Tapi Bukan Honorer Juga
Sebelum kita membahas soal Gaji PPPK Paruh Waktu paruh waktu, penting untuk memahami dulu apa itu Gaji PPPK Paruh Waktu dan bagaimana statusnya di mata hukum dan pemerintah.
Gaji PPPK Paruh Waktu adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebuah status kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Berbeda dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki status tetap dan diangkat melalui SK Presiden, Gaji PPPK Paruh Waktu diangkat melalui perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu — bisa satu tahun, tiga tahun, atau bahkan lima tahun, tergantung kebutuhan instansi.
Namun, jangan salah sangka. Walau “kontrak”, status PPPK bukanlah tenaga honorer. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara formal oleh pemerintah, termasuk Gaji PPPK Paruh Waktu, tunjangan, jaminan sosial, hingga hak cuti. Perbedaannya hanya pada aspek masa kerja dan jenjang karier, karena Gaji PPPK Paruh Waktu tidak memiliki sistem kepangkatan seperti PNS.
Yang menarik, sejak 2021 hingga sekarang, pemerintah terus membuka rekrutmen PPPK dalam jumlah besar, terutama untuk tenaga guru, nakes, dan tenaga teknis. Banyak orang mulai tertarik karena status Gaji PPPK Paruh Waktu dianggap lebih pasti dibandingkan tenaga honorer, dengan Gaji PPPK Paruh Waktu dan tunjangan yang sudah diatur jelas oleh pemerintah pusat.
Namun, muncul pertanyaan baru: apakah ada PPPK paruh waktu, dan kalau iya, bagaimana sistem penggajiannya?
Apakah Ada PPPK Paruh Waktu di Indonesia?
Secara formal, konsep PPPK paruh waktu sebenarnya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Semua regulasi yang ada saat ini — mulai dari PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Gaji PPPK Paruh Waktu hingga peraturan turunannya — hanya mengatur pegawai PPPK penuh waktu.
Artinya, ketika seseorang diangkat sebagai Gaji PPPK Paruh Waktu, ia terikat kontrak kerja penuh waktu sesuai kebutuhan instansi. Jadi, dalam konteks hukum saat ini, tidak ada jabatan resmi PPPK paruh waktu seperti halnya “part-time employee” di sektor swasta.
Namun, dalam praktik di lapangan, ada beberapa kondisi khusus yang membuat istilah “paruh waktu” digunakan secara informal. Misalnya:
- Tenaga guru PPPK yang mengajar dengan jam terbatas, seperti guru bidang tertentu di sekolah kecil.
- Tenaga kesehatan PPPK yang bertugas di puskesmas atau klinik daerah dengan sistem shift.
- Tenaga teknis PPPK yang dipekerjakan untuk proyek-proyek tertentu dengan durasi kerja lebih pendek dari pegawai reguler.
Dalam kasus seperti ini, mereka sering disebut “PPPK paruh waktu” karena jam kerjanya tidak penuh seperti pegawai lainnya. Meski begitu, status mereka tetap PPPK penuh waktu, hanya saja pembayaran gaji dan tunjangan disesuaikan dengan jam kerja aktual.
Rincian Gaji PPPK dan Simulasi Gaji Paruh Waktu
Nah, bagian ini yang paling banyak ditanyakan: berapa gaji PPPK paruh waktu kalau memang ada sistem seperti itu?
Untuk menjawabnya, kita perlu memahami dulu dasar perhitungan Gaji PPPK Paruh Waktu secara umum. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, besaran gaji PPPK disetarakan dengan Gaji PPPK Paruh Waktu PNS sesuai golongan dan masa kerja. Jadi, gaji PPPK Golongan IX, misalnya, akan sama dengan gaji PNS Golongan IX dengan masa kerja tertentu.
Berikut gambaran umum gaji PPPK berdasarkan golongan (perkiraan tahun 2024–2025):
| Golongan | Rentang Gaji (Rp) |
|---|---|
| I – II | 1.900.000 – 2.500.000 |
| III – IV | 2.500.000 – 3.800.000 |
| V – VI | 3.800.000 – 5.000.000 |
| VII – VIII | 5.000.000 – 6.800.000 |
| IX – X | 6.800.000 – 8.900.000 |
| XI ke atas | 9.000.000+ |
Nah, kalau misalnya konsep PPPK paruh waktu diterapkan (secara logis dan rasional, meski belum diatur resmi), maka gaji akan disesuaikan proporsional dengan jam kerja. Misalnya, pegawai yang bekerja 20 jam seminggu (setengah dari 40 jam kerja penuh) akan mendapatkan 50% dari gaji pokok dan tunjangan.
Sebagai simulasi:
- Seorang PPPK Golongan IV dengan Gaji PPPK Paruh Waktu pokok Rp 3.500.000, bila bekerja paruh waktu (50% jam kerja), maka gajinya sekitar Rp 1.750.000 per bulan, ditambah tunjangan proporsional.
- Bila ia juga mendapatkan tunjangan kinerja atau insentif daerah, maka total pendapatan bisa mencapai Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan, tergantung kebijakan daerah.
Meskipun nominal ini lebih kecil dari PPPK penuh waktu, statusnya tetap terhitung ASN, dan ia berhak atas jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sesuai peraturan yang berlaku.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem PPPK Paruh Waktu
Meskipun belum ada aturan resmi, ide tentang PPPK paruh waktu menarik untuk dibahas karena potensinya yang besar, terutama dalam konteks efisiensi dan fleksibilitas kerja di instansi pemerintah.
Kelebihan:
- Fleksibilitas bagi tenaga ahli
Banyak profesional yang memiliki keahlian tinggi namun tidak ingin terikat kerja penuh waktu — misalnya dosen tamu, konsultan IT, atau tenaga medis spesialis. Dengan sistem paruh waktu, mereka tetap bisa berkontribusi tanpa kehilangan kebebasan waktu. - Efisiensi anggaran pemerintah
Pemerintah daerah bisa menghemat anggaran karena tidak perlu membayar Gaji PPPK Paruh Waktu penuh untuk pekerjaan yang sifatnya terbatas. Misalnya, guru seni atau musik di sekolah kecil yang hanya mengajar beberapa jam seminggu. - Peluang bagi tenaga muda atau pensiunan
Sistem paruh waktu juga bisa membuka ruang bagi lulusan baru atau pensiunan yang ingin tetap produktif tanpa tekanan kerja penuh waktu.
Kekurangan:
- Belum ada dasar hukum yang kuat
Ini yang paling krusial. Tanpa regulasi jelas, status dan hak pegawai paruh waktu akan rawan diperdebatkan. Pemerintah harus menyusun dasar hukum baru agar sistem ini bisa berjalan. - Potensi ketidakadilan dalam tunjangan dan jenjang karier
Karena PPPK paruh waktu tidak bekerja penuh, mereka mungkin tidak mendapatkan tunjangan dan kesempatan pengembangan karier yang sama dengan pegawai penuh waktu. - Pengawasan kinerja yang sulit
Dalam birokrasi yang masih kental budaya formal, mengatur dan menilai kinerja pegawai paruh waktu bisa jadi tantangan tersendiri.
Prospek dan Rekomendasi untuk Masa Depan
Melihat tren global dan arah reformasi birokrasi, konsep PPPK paruh waktu sebenarnya sangat potensial diterapkan di Indonesia. Banyak negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan, sudah lama menerapkan sistem pegawai pemerintah paruh waktu, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Indonesia bisa meniru model serupa dengan melakukan pilot project di instansi tertentu, misalnya:
- Tenaga ahli di kementerian,
- Tenaga pengajar tambahan di daerah terpencil,
- Atau tenaga teknis proyek infrastruktur daerah.
Dengan sistem ini, pemerintah bisa:
- Mengisi kekosongan jabatan tanpa rekrutmen besar-besaran,
- Menghemat belanja pegawai,
- Sekaligus memberi kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat.
Namun, agar konsep ini berjalan, perlu revisi regulasi besar, terutama di PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK, dan peraturan turunan dari Kemenpan-RB dan BKN. Pemerintah juga harus memastikan sistem penggajian dan perlindungan hukum bagi pegawai paruh waktu setara secara proporsional.
Kesimpulan: Realistis Tapi Masih Dalam Tahap Wacana
Secara hukum, PPPK paruh waktu belum ada. Namun, dari sisi logika kebijakan dan tren global, konsep ini sangat mungkin diadopsi di masa depan.
Jika diterapkan, gaji PPPK paruh waktu akan disesuaikan proporsional dengan jam kerja dan tanggung jawabnya, sementara hak dasar seperti jaminan sosial dan perlindungan hukum tetap harus dijamin.
Bagi masyarakat yang tertarik menjadi PPPK, penting untuk memahami bahwa sistem yang berlaku sekarang masih penuh waktu. Tapi tak ada salahnya berharap — siapa tahu ke depan pemerintah membuka jalur paruh waktu yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan hanya besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, tapi kepastian status, penghargaan terhadap kompetensi, dan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan.
